Features News, Headline News, News, Serba-Serbi

Pencabulan dan pemerkosaan ancam perempuan

Jakarta – Menurut catatan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)  sepanjang  2012 kekerasan di ranah personal  merupakan kekerasan yang […]
Ilustrasi

Jakarta – Menurut catatan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)  sepanjang  2012 kekerasan di ranah personal  merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi.

Menurut, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, Komnas Perempuan, Siti Maesaroh, peningkatan kekerasan di ranah komunitas terhadap perempuan naik 4,35 persen. “Jenis dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual, diantaranya perkosaan dan pencabulan,” kata Siti.

Temuan Komnas Perempuan di 2012, mencatatkan ada 14 kasus kekerasan di ranah komunitas yang paling menonjol adalah seperti kasus perkosaan berkelompok  atau gang rape.

Siti menyebut yang paling memprihatinkan usia korban di ranah komunitas mayoritas antara 13–18 tahun atau dikategorikan sebagai usia anak dengan latar belakang pendidikan menengah. “Salah satu kasus yang diangkat ialah gang rape dan pembunuhan atas seorang mahasiswi perguruan tinggi Islam di Jakarta,” ujarnya.

Kasus lainnya yakni ancaman perkosaan dan diskriminasi terhadap perempuan dari kelompok minoritas agama, eksploitasi seksual terhadap tahanan perempuan dengan penyebaran foto berpakaian tidak lengkap, isteri yang menjadi korban perdagangan suami, perkosaan terhadap perempuan pekerja migran, dan kekerasan seksual di transportasi publik Jakarta yang masih terus berlangsung.

Selain itu, di 2012 sampai awal 2013 ini,  kejahatan perkawinan juga meningkat. Kejahatan ini antara lain yaitu perkawinan yang  tidak dicatatkan, tidak memutuskan ikatan perkawinan melalui pengadilan, serta tidak memenuhi alasan, syarat dan prosedur bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu sebagaimana diatur di dalam berbagai perundang-undangan.

“Misalnya, kejahatan perkawinan oleh pejabat publik  dilakukan oleh Bupati Lombok Tengah, Wakil Walikota Magelang, Walikota Palembang, dan Bupati Garut,” kata Siti.

Termasuk pula pengaduan 102 kasus ke Komnas Perempuan di mana pelakunya adalah pejabat negara, pejabat pemerintah daerah seperti walikota, gubernur, bupati, kepala dinas, kepala badan, Pegawai  Negeri Sipil (PNS), aparat kepolisian, aparat militer, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu juga tokoh publik seperti guru, dosen, tokoh agama, hingga pengurus Parpol.

Menurut Siti, bentuk-bentuk kekerasan terbesar yang dilakukan oleh pejabat dan tokoh publik tersebut yang paling mengemuka  adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Catatan Komnas Perempuan sepanjang 2012 juga mencatat  pernyataan pejabat publik  yang diskriminatif terhadap perempuan. “Seperti  disampaikan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie terkait larangan menggunakan rok mini di DPR, dan pernyataan Mendiknas, Muhammad Nuh tentang siswi korban kekerasan seksual, “ kata dia.

Selain itu,  kata Siti, selama 2012 sampai awal 2013, Komnas Perempuan juga mencatatkan terdapat 282 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama.[vhrmedia.com]